JOMBANG upwarta.com – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Jombang mulai menuai sorotan tajam dari masyarakat desa. Program yang seharusnya menjadi sarana pemberdayaan ekonomi warga kini justru memunculkan dugaan adanya campur tangan kelompok dekat penguasa dalam proses perekrutan tenaga kerja hingga penentuan posisi strategis di lapangan.
Sorotan tersebut mencuat setelah beredarnya sebuah dokumen sejak Minggu (10/5/2026) yang memuat daftar koperasi desa, nama calon pekerja, alamat, nomor telepon hingga kolom rekomendasi perekrut. Dari dokumen itu, masyarakat mulai mempertanyakan munculnya sejumlah nama yang disebut memiliki kedekatan politik maupun hubungan khusus dengan lingkar kekuasaan di Kabupaten Jombang.
Beberapa nama yang dikaitkan dengan pengurus partai politik, relawan politik, hingga pihak yang dikenal dekat dengan elite pemerintahan daerah disebut muncul dalam kolom rekomendasi perekrut tenaga kerja KDMP. Kondisi tersebut memicu dugaan bahwa proses perekrutan tidak sepenuhnya dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
“Kalau yang direkomendasikan hanya orang-orang dekat penguasa, lalu masyarakat desa dapat bagian apa? Akhirnya warga hanya jadi penonton,” ujar salah satu warga di Jombang.
Kritik masyarakat semakin tajam karena di sejumlah lokasi pembangunan KDMP di Jombang, pekerja yang dilibatkan disebut bukan berasal dari desa setempat. Bahkan untuk pekerjaan kasar seperti kuli bangunan, warga mengaku banyak tenaga kerja yang didatangkan dari luar wilayah desa.
Padahal sejak awal, program KDMP disebut sebagai gerakan ekonomi berbasis desa yang semestinya memberi ruang luas bagi masyarakat lokal untuk ikut terlibat, baik dalam pembangunan maupun pengelolaan koperasi.
“Yang kerja orang luar, yang direkomendasikan juga orang-orang tertentu. Warga desa hanya melihat,” ungkap warga lainnya.
Tidak hanya masyarakat, sejumlah pengurus koperasi desa hasil musyawarah desa juga mulai mengeluhkan minimnya keterlibatan mereka dalam berbagai keputusan penting. Beberapa pengurus mengaku tidak mengetahui proses perekrutan pekerja, teknis pembangunan, hingga arah program selanjutnya.
Mereka merasa posisi pengurus koperasi perlahan hanya menjadi formalitas administratif, sementara kendali keputusan berada di luar struktur koperasi desa.
“Pengurus dibentuk lewat musyawarah desa, tapi banyak keputusan kami tidak tahu. Perekrutan pekerja juga berjalan sendiri,” kata salah satu pengurus KDMP di Jombang.
Kemunculan nama-nama yang diduga memiliki kedekatan dengan penguasa dalam kolom rekomendasi perekrut kini menjadi perhatian publik. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah KDMP benar-benar dijalankan untuk kepentingan rakyat desa atau justru menjadi ruang distribusi pengaruh kelompok tertentu.
Sejumlah kalangan menilai pemerintah daerah maupun pelaksana program perlu memberikan penjelasan secara terbuka terkait mekanisme perekrutan tenaga kerja dan dasar munculnya nama-nama rekomendasi tersebut. Transparansi dinilai penting agar tidak muncul kesan bahwa program desa hanya dikuasai kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan.
Jika polemik ini tidak segera dijawab secara terbuka, maka kepercayaan masyarakat terhadap program KDMP di Jombang dikhawatirkan terus menurun.Program yang seharusnya menjadi simbol kemandirian ekonomi desa justru berpotensi dipersepsikan sebagai proyek yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok dekat penguasa dibanding masyarakat desa sendiri.(yuw)