Bojonegoro UpWarta.com – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Kerja dengan jajaran Dinas Peternakan dan Perikanan serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, pada Senin (4/5/2026) bertempat di Ruang Komisi B Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Lasuri, dan dihadiri oleh seluruh anggota Komisi B serta perwakilan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program unggulan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa program yang menjadi fokus pembahasan antara lain Program Gayatri, Domba Kesejahteraan, serta rencana pembangunan Pasar Kota.
Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan, disampaikan data perkembangan Program Gayatri telah berjalan selama kurang lebih 9 bulan.
Adapun untuk komponen induk, dari total populasi yang tersebar di seluruh desa, tingkat kematian unggas tercatat sangat rendah yaitu hanya sebesar 4,45 persen. Saat ini jumlah populasi yang masih hidup mencapai 20.637 ekor dengan tingkat produktivitas telur mencapai 76,84 persen.
Sementara untuk komponen yang bersumber dari Perubahan APBD (P-APBD) yang menyasar 5.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kinerjanya tercatat lebih baik lagi. Menurutnya tingkat produktivitas telur mencapai 88,72 persen dengan angka kematian unggas hanya sebesar 2,88 persen.
Meskipun secara angka dan data administrasi menunjukkan hasil yang positif, Komisi B menyampaikan sejumlah catatan penting berdasarkan aspirasi yang diterima dari masyarakat di lapangan. Yakni banyak KPM yang melaporkan bahwa produksi telur tidak berjalan maksimal seperti yang diharapkan.
“Secara data angka kematian rendah, berarti tingkat keberhasilan mencapai sekitar 95 persen. Namun faktanya, kami menerima banyak keluhan bahwa unggas yang dipelihara belum memberikan hasil yang optimal. Perlu dikaji lebih dalam, apakah ini dipengaruhi oleh kualitas bibit, jenis pakan, faktor cuaca ekstrem, atau teknik pemeliharaan yang belum tepat. Dinas harus segera temukan solusinya,” tegas Pimpinan Komisi B.
Masalah lain yang menjadi perhatian utama adalah tingginya harga pakan yang terus berfluktuasi. Anggota dewan menilai jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan program bantuan justru akan membebani ekonomi masyarakat, karena biaya operasional lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima.
“Kita harus berpikir strategis. Mengapa Bojonegoro tidak mulai mengembangkan produksi pakan mandiri menggunakan bahan baku lokal? Atau bisa juga disiapkan skema subsidi agar harga pakan tetap terjangkau. Jangan sampai tujuan baik mensejahterakan masyarakat justru berbalik menjadi beban,” tambahnya.
Selain Gayatri, pembahasan juga diarahkan pada Program Domba Kesejahteraan. Berbeda dengan unggas yang membutuhkan pakan khusus, hewan ternak jenis ini dinilai lebih mudah dipelihara karena dapat memanfaatkan hijauan yang banyak tersedia di desa.
Namun di ungkapkannya bahwa, di lapangan ditemukan permasalahan baru, di mana banyak hewan bantuan yang belum juga bunting atau melahirkan meskipun sudah diserahkan dalam waktu cukup lama.
Menurut Lasuri, Dari data yang dihimpun, rata-rata setiap desa menerima bantuan sebanyak 4 hingga 5 ekor kambing atau domba. Namun hingga saat ini belum ada data pasti mengenai persentase keberhasilan perkembangbiakannya.
“Kalau hanya diberi hewan tapi tidak ada ilmu dan pendampingan, hasilnya akan sia-sia. Masyarakat sudah capek merawat, tapi jika tidak juga beranak-beranak tentu tidak ada manfaat ekonominya. Dinas wajib memberikan solusi teknis, jangan sampai hewan bantuan ini tidak produktif,” ujarnya.
Dalam hal ini, Komisi B juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran penyaluran bantuan. Karena menurutnya masih ditemukan kasus di lapangan di mana warga yang kondisi ekonominya sudah mampu masih tercatat sebagai penerima manfaat, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru belum terdata.
“Kami minta data terus dimutakhirkan dan diverifikasi. Gunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun harus dilakukan pengecekan langsung ke lapangan bersama aparat desa dan kecamatan. Jangan sampai bantuan yang bersumber dari uang rakyat ini menimbulkan kecemburuan sosial karena salah sasaran,” tandasnya.
Selain itu, dewan juga mengingatkan agar perencanaan tidak berhenti pada tahap pemberian bantuan saja. Keberlanjutan program harus dipikirkan matang, termasuk aspek pemasaran hasil produksi. Karena dikhawatirkan ketika produksi telur atau hasil ternak melimpah, peternak akan kesulitan menjual atau harganya dimainkan oleh pihak tengkulak.
“Perlu ada kolaborasi dengan BUMDes, pelaku usaha pengolahan, atau penampung tetap. Kita harus jamin ada pasar dan harga yang stabil, agar hasil kerja keras masyarakat benar-benar kembali ke kantong mereka,” jelasnya.
Pada sesi selanjutnya, dalam rapat kerja ini, pembahasan diarahkan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM terkait rencana pembangunan Pasar Kota yang dianggarkan senilai Rp80 miliar.
Mengingat saat ini sudah memasuki bulan Mei, Komisi B meminta agar progres pelaksanaan segera dikebut agar anggaran dapat terserap optimal dan manfaatnya segera dirasakan oleh pedagang dan masyarakat.
“Format pembangunan, lokasi penampungan sementara pedagang, hingga jadwal pelaksanaan harus jelas dan transparan. Anggaran sebesar itu harus dikelola dengan baik, jangan sampai ada keterlambatan yang berujung pada pemborosan keuangan daerah. Kita ingin proyek ini selesai tepat waktu dan berkualitas,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut dari rapat kerja ini, Komisi B DPRD Bojonegoro berencana melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke lapangan dalam waktu dekat.
Tim dewan akan mengunjungi titik-titik lokasi secara acak yang tersebar di wilayah barat, tengah, dan timur Kabupaten Bojonegoro, untuk melihat kondisi riil program prioritas pemkab Bojonegoro serta menyerap langsung aspirasi dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaat. (SKM/Arh)