Jakarta Upwarta.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, menilai tren penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu menjadi perhatian serius.
Menurut dia, hasil survei yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan masyarakat harus dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Anas mengatakan pemerintah tidak perlu memandang hasil survei sebagai kritik semata, melainkan sebagai masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kepercayaan publik.
“Setiap hasil survei merupakan cerminan persepsi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu, diperlukan langkah-langkah evaluasi dan perbaikan yang terukur,” ujarnya.
Ia kemudian mengusulkan lima langkah strategis yang dinilai dapat memperkuat efektivitas pemerintahan.
Pertama, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja kementerian dan lembaga.
Evaluasi tersebut penting untuk mengidentifikasi program yang berjalan efektif maupun yang memerlukan penyempurnaan.
Kedua, Anas mengusulkan perampingan kabinet agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih efisien, proses pengambilan keputusan lebih cepat, serta koordinasi antarinstansi lebih sederhana.
Ketiga, pemerintah diminta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan setiap kebijakan berjalan selaras serta menghindari tumpang tindih pelaksanaan program.
Keempat, Anas menilai strategi komunikasi publik perlu dibenahi.
Menurutnya, kebijakan pemerintah harus disampaikan secara terbuka, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi.
Kelima, ia menekankan bahwa seluruh program pemerintah harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Keberhasilan suatu kebijakan, kata dia, tidak hanya diukur dari tingkat realisasi anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan.
Anas menambahkan, pemerintah masih memiliki ruang untuk meningkatkan kembali tingkat kepercayaan publik melalui evaluasi berkelanjutan, pengambilan kebijakan yang responsif, serta pelaksanaan program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Ia berharap berbagai masukan dari hasil survei maupun aspirasi masyarakat dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan sehingga penyelenggaraan pemerintahan ke depan semakin efektif, adaptif, dan mampu menjawab harapan publik.( */Ping)