Bojonegoro upwarta.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar acara Serapan Anggaran pada hari Kamis, (6/11 2025), dengan fokus utama pada evaluasi penyerapan anggaran tahun 2025 dan penekanan pada akurasi data untuk pengentasan kemiskinan. Acara ini dihadiri oleh seluruh jajaran Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro.
Kepala Dinsos Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, melaporkan bahwa realisasi anggaran Dinsos hingga 31 Oktober 2025 telah mencapai Rp111,5 miliar dari total pagu Rp169,7 miliar, atau setara dengan 65,69%. Pihaknya menargetkan penyerapan akhir tahun 2025 dapat mencapai 72%.
Realisasi ini difokuskan pada program Bantuan Sosial (Bansos), termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta persiapan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) dan Bansos Kemiskinan Ekstrem di akhir tahun.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Edi Susanto secara tegas menyoroti tantangan utama dalam intervensi kemiskinan, yaitu perlunya sinkronisasi data antara data lokal dan nasional.
Sekda Edi Susanto menjelaskan adanya perbedaan signifikan antara Data Mandiri Kemiskinan Daerah (DAMISDA) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).
“Kami harapkan intervensi program harus mengacu pada satu data. Jika data DAMISDA tidak sama dengan DTSEN, maka perlu diverifikasi lapangan. Hal ini demi memastikan program pengetasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran,” tegas Sekda Edi Susanto.
Wabup Nurul Azizah menambahkan bahwa program Dinsos, seperti pemasangan stiker Keluarga Pra Sejahtera, telah siap diluncurkan. Ia menekankan bahwa semua program penanganan kemiskinan harus didukung oleh data yang valid agar target penurunan angka kemiskinan dapat tercapai.
Terkait persiapan anggaran 2026, Wabup memaparkan bahwa penurunan Dana Transfer Pusat (TKD) diproyeksikan akan menyebabkan penurunan Pendapatan Daerah dari Rp7,8 triliun (2025) menjadi Rp5,8 triliun (2026).
“Maka ini dilakukan penyesuaian. Yang penting dalam penyesuaian untuk 2026, jangan sampai mengotak-atik program prioritas yang sudah ditetapkan, terlebih lagi terkait dengan pengentasan kemiskinan,” tegas Wakil Bupati.
Dengan sinergi dan evaluasi yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap besar agar target penyerapan anggaran Dinas Sosial tahun 2025 dapat tercapai secara maksimal.
Upaya sinkronisasi data antara DTSEN dan DAMISDA diharapkan segera tuntas, sehingga intervensi program kemiskinan di Bojonegoro benar-benar tepat sasaran dan mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Lebih jauh, perencanaan anggaran 2026 yang lebih strategis dan pelaksanaan program di awal tahun diharapkan dapat menjamin percepatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. (SKM)