Bojonegoro UpWarta.com – DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025, Senin (22/6/2026) siang.
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Bojonegoro itu juga dilanjutkan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas nota pengantar yang disampaikan Bupati Bojonegoro.
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro, H. Abdullah Umar, S.Pd., serta dihadiri Bupati Bojonegoro H. Setyo Wahono, Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, asisten sekda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Bojonegoro, pimpinan BUMD, dan undangan lainnya.
Berdasarkan laporan Sekretariat DPRD, dari total 50 anggota DPRD Bojonegoro, sebanyak 46 anggota hadir dan empat anggota lainnya berhalangan hadir. Dengan demikian, kuorum rapat dinyatakan terpenuhi sesuai tata tertib dewan.
“Rapat paripurna DPRD pada hari ini, Senin, 22 Juni 2026, tepat pukul 14.19 WIB, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Abdullah Umar saat membuka sidang.
Dalam nota pengantarnya, Bupati Setyo Wahono menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 melampaui target yang telah ditetapkan.
“Dari target pendapatan sebesar Rp 5,853 triliun, terealisasi sebesar Rp 6,469 triliun atau mencapai 110,51 persen,” ujar Setyo Wahono.
Ia menjelaskan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 1,147 triliun atau 107,77 persen dari target sebesar Rp 1,064 triliun. Angka tersebut meningkat Rp 202,8 miliar atau 21,48 persen dibandingkan tahun 2024.
Sementara itu, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp 5,321 triliun atau 111,12 persen dari target Rp 4,788 triliun. Capaian tertinggi berasal dari bagi hasil sumber daya alam yang mencapai Rp 2,2 triliun atau 124,21 persen dari target.
Dari sisi belanja, Pemkab Bojonegoro mencatat realisasi sebesar Rp 6,420 triliun atau 81,50 persen dari total plafon anggaran Rp 7,877 triliun.
“Pelaksanaan APBD tahun 2025 khususnya anggaran belanja secara akumulatif terealisasi sebesar 81,50 persen,” ungkapnya.
Adapun realisasi belanja modal tercatat sebesar Rp 1,183 triliun atau 70,98 persen, sedangkan belanja bantuan sosial terealisasi Rp 114,4 miliar atau 66,95 persen.
Setyo Wahono juga menyampaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 mencapai Rp 2,073 triliun. Menurutnya, angka tersebut didominasi oleh pelampauan pendapatan dan efisiensi belanja.
Dalam kesempatan itu, ia turut mengapresiasi seluruh pihak atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama 12 tahun berturut-turut sejak 2014 hingga 2025.
“Kami berkomitmen agar program pembangunan yang dapat kami usung mampu meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan Bojonegoro yang bahagia, makmur, dan membanggakan,” tegasnya.
Usai penyampaian nota pengantar bupati, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan apresiasi atas capaian pendapatan daerah yang melampaui target dan keberhasilan Pemkab Bojonegoro mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut.
Namun, Fraksi PKB juga memberikan sejumlah catatan, terutama terkait realisasi belanja modal yang baru mencapai 70,98 persen, belanja bantuan sosial sebesar 66,95 persen, serta belanja subsidi yang hanya terserap 17,40 persen.
Selain itu, fraksi tersebut menyoroti besarnya SiLPA tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp 2 triliun. PKB mendorong pemerintah daerah menyusun perencanaan anggaran yang lebih presisi agar tidak terjadi dana mengendap dan manfaat APBD dapat dirasakan masyarakat secara lebih cepat.
Meski demikian, Fraksi PKB menyatakan siap membawa Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 ke tahap pembahasan lebih lanjut melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD bersama Tim APBD.
“Seluruh hasil pelaksanaan APBD harus bermuara pada peningkatan derajat kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bojonegoro,” ujar juru bicara Fraksi PKB, H. Sutikno, S.Pd.I., M.M. (SKM/Arh)