JOMBANG upwarta.com– Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Mrican Kabupaten Kediri Tahap III yang diselenggarakan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang, Kamis (9/7/2026), berlangsung dengan dihadiri berbagai pemangku kepentingan. Namun, kegiatan tersebut juga memunculkan sejumlah pertanyaan dan kekhawatiran dari para petani terkait dampak pelaksanaan proyek terhadap keberlangsungan musim tanam di Kabupaten Jombang.
Sosialisasi diikuti oleh perwakilan BBWS Brantas, Kepala Unit Pengelola Irigasi (UPI) Mrican Doni Setiawan, konsultan, kontraktor pelaksana, serta seluruh Ketua Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) se-Kabupaten Jombang. Selain itu, hadir pula perwakilan dari instansi teknis yang selama ini terlibat dalam pengelolaan jaringan irigasi dan sektor pertanian.
Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa pekerjaan rehabilitasi pada Tahap III mencakup satu saluran irigasi primer dan tujuh saluran irigasi sekunder di Daerah Irigasi Mrican. Proyek tersebut dilaksanakan oleh PT ADHI-SELARAS-TITIS KSO, sedangkan jasa konsultansi ditangani oleh AGRINAS JALADRI NUSANTARA – PERANCANG ADINUSA KSO.
Pihak kontraktor menyampaikan bahwa untuk mendukung proses rehabilitasi, pelaksanaan pekerjaan membutuhkan pengeringan saluran irigasi primer. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses perbaikan jaringan irigasi agar pekerjaan dapat dilakukan secara maksimal sesuai spesifikasi teknis.
Namun, penjelasan tersebut justru memunculkan kekhawatiran dari para Ketua GHIPPA. Sebab, saluran primer yang akan dikeringkan selama ini menjadi sumber utama pengairan sawah di beberapa kecamatan di Kabupaten Jombang. Apabila pasokan air terhenti dalam waktu tertentu, dikhawatirkan akan berdampak terhadap aktivitas pertanian yang saat ini sedang berlangsung.
Kekhawatiran tersebut semakin menguat karena para petani tengah menjalankan Program Optimalisasi Lahan (OPLA) yang menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan indeks pertanaman dan produksi padi sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Program tersebut membutuhkan ketersediaan air irigasi yang stabil agar target produksi dapat tercapai.
Sementara itu, Kepala Unit Pengelola Irigasi (UPI) Mrican Doni Setiawan menjelaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi bukan merupakan keputusan sepihak. Menurutnya, rencana pekerjaan telah dibahas dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 23 Juni 2026 dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
“Kami sudah mengundang beberapa kepala bidang, pengamat, dan beberapa PPL. Dalam pertemuan tersebut sudah disepakati,” ujar Doni Setiawan saat memberikan penjelasan dalam forum sosialisasi.
Meski demikian, sejumlah peserta masih mempertanyakan bagaimana sinkronisasi antara pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi dengan program pemerintah di sektor pertanian. Mereka menilai terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian serius, mengingat di satu sisi pemerintah terus mendorong percepatan swasembada pangan melalui Program OPLA, sementara di sisi lain pelaksanaan rehabilitasi mengharuskan penghentian sementara aliran air pada saluran primer yang selama ini menjadi andalan petani.
Dalam forum tersebut, sejumlah Ketua GHIPPA berharap pemerintah, BBWS Brantas, dan pelaksana proyek dapat menyusun strategi pelaksanaan pekerjaan yang meminimalkan dampak terhadap aktivitas pertanian. Mereka menginginkan adanya pengaturan jadwal pengeringan maupun langkah mitigasi agar kebutuhan air irigasi bagi petani tetap dapat terpenuhi selama proses rehabilitasi berlangsung.
Para peserta juga berharap komunikasi antara pelaksana proyek, pemerintah, dan kelompok petani terus dilakukan secara intensif sehingga setiap tahapan pekerjaan dapat dipahami bersama. Dengan demikian, rehabilitasi jaringan irigasi yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan irigasi dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga produktivitas pertanian dan keberhasilan program ketahanan pangan nasional.(yuw)