Bojonegoro UpWarta.com – Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PKB, Abdullah Umar, menjadi tokoh sentral dalam audiensi Komisi C Dnegan Dinas Pendidikan serta Ketua dan pengurus HIMPAUDI membahas program kegiatan tahun 2026.
Pertemuan yang digelar di Ruang Banggar DPRD yang dihadiri dari Dinas Pendidikan serta Ketua dan pengurus HIMPAUDI, Ktua dprd, ketua komisi C AHMAD Supriyanto , Para Guru, Swasta. Lingkup Diknas dan Kememenag.
Dalam momen ini, Abdullah Umar menegaskan komitmennya untuk memastikan penanganan kesejahteraan guru berjalan transparan, akurat, dan bebas dari masalah di kemudian hari.
Sebagai pemimpin rapat, Abdullah Umar menekankan bahwa prioritas utamanya adalah memastikan proses verifikasi data berjalan dengan jelas dan penjaringan calon penerima bantuan dapat dipermudah namun tetap akurat. Menurutnya, data yang valid dan riil adalah fondasi utama.
“Kalau datanya jelas, ini kan enak kita kalau nanti kita hitung-hitungan. Kita belum berbicara soal angka ini tapi setidaknya kita punya acuan riil biar nanti yang bersangkutan juga tidak bermasalah di kemudian hari,” tegas Abdullah Umar.
Poin krusial yang disoroti oleh Ketua DPRD adalah larangan adanya penerimaan insentif ganda. Ia menegaskan bahwa satu orang tidak boleh menerima dua sumber hibah, baik dari APBD maupun APBN.
“Artinya, bermasalah itu kan pasti akan mengembalikan, Pak. Kalau satu orang menerima dua sumber hibah dari APBD maupun APBN kan tidak boleh. Maksud kami kan agar kemudian nanti verifikasinya lebih enak,” ujarnya.
Pernyataan ini menurutnya, sejalan dengan peringatan yang sering disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga menjadi perhatian serius Abdullah Umar dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah.
Melalui arahannya ini, Abdullah Umar berharap seluruh proses perencanaan dan penyaluran bantuan maupun insentif bagi guru, terutama yang belum mendapatkan sertifikasi, dapat berjalan lancar tanpa kendala hukum maupun administratif.
Fokus pada validasi data ini menjadi langkah strategis yang diinisiasi olehnya untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah dialokasikan tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi para pendidik di Bojonegoro. (Red).