Bojonegoro UpWarta.com – DPRD Kabupaten Bojonegoro melalui Komisi C menggelar audiensi bersama Dinas Pendidikan dan perwakilan PD HIMPAUDI Bojonegoro, Rabu (4/3/2026) sekira pukul 10.00 WIB
Audensi berlangsung di Ruang Banggar DPRD.Kegiatan ini dihadiri pimpinan DPRD, jajaran Komisi C, perwakilan Dinas Pendidikan, serta Ketua dan pengurus HIMPAUDI.
Adapun audensi ini membahas program kegiatan tahun 2026 diantaran, persoalan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mulai dari program kerja, peningkatan mutu, hingga kesejahteraan dan pendataan guru.
Dinas Pendidikan mengungkapkan kendala belum seluruh guru PAUD mendapatkan insentif APBD. Total guru PAUD berjumlah 2.889 orang, baru 2.230 yang tercover, sementara 559 lainnya belum mendapatkan haknya.
Hal ini disebabkan alokasi anggaran Rp15 miliar yang hanya mampu menampung 2.500 orang dengan insentif Rp500 ribu per bulan, serta batasan kuota 2.500 orang dalam Perbup Nomor 18 Tahun 2022.
“Terkait peningkatan kesejahteraan, di tahun 2023 kita menganggarkan Rp15 miliar. Kalau dibagi Rp500 ribu per orang per bulan, hanya mencakup 2.500 orang. Sedangkan guru kita ada 2.889, berarti ada selisih yang belum bisa tercover,” ungkap perwakilan Dinas Pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan telah mengusulkan penambahan anggaran dalam APBD Induk 2024 agar seluruh guru PAUD dapat tercover insentif tanpa terkecuali.
“Kami menyadari betul beban kerja guru PAUD sangat luar biasa, jadi kami akan terus mengawal agar tahun depan semua mendapatkan hak yang sama. Mohon doa dan dukungan agar proses ini berjalan lancar,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi C Siti Rubi’ah menyampaikan apresiasi atas semangat guru PAUD dan menyoroti pentingnya penyederhanaan sistem pendataan di era digital serta pemutakhiran data agar kebijakan insentif tepat sasaran.
Ia juga berbagi pengalamannya pernah menjadi Guru Tidak Tetap (GTT) dengan honor terbatas hingga menjadi PNS pada 2023.
“Kalau dijalani dengan ikhlas, insyaallah berkah. Peran guru PAUD sangat penting membentuk karakter anak di era digital,” tuturnya.
Ketua Komisi C dari Fraksi Golkar Ahmad Supriyanto menegaskan komitmennya memastikan seluruh 2.889 guru PAUD mendapatkan insentif tahun ini.
Ia menyarankan penambahan anggaran daripada menurunkan nilai insentif demi keadilan dan menghindari kecemburuan sosial
“Bojonegoro ini uangnya banyak, masak nambah sedikit saja tidak bisa? Kita kawal agar tahun 2026 semua dapat,” tegasnya.
Anggota Komisi C dari Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat Khoirul Anam mengusulkan penyesuaian honor menjadi Rp400 ribu per bulan agar semua tercover, atau alternatifnya menambah anggaran.
Ia juga menyoroti perubahan RUU Sisdiknas yang membutuhkan perjuangan di tingkat pusat dan meminta perbaikan data guru dengan memisahkan berdasarkan jenis lembaga agar akurat.
“Daripada ada ketidakadilan, saran saya lebih baik ditetapkan Rp400 ribu agar semua tercover. Keadilan bagi seluruh guru PAUD jadi prioritas,” pungkasnya. (Red)