JOMBANG upwarta.com – Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmen memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam momentum Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, S.H., M.Si., saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri pada upacara yang digelar di lapangan Pemkab Jombang, Senin (27/04/2026).
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan ini menjadi refleksi tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah sekaligus penguatan komitmen menghadirkan pemerintahan yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri, Agus Purnomo menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah disebut sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan nasional.
“Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah harus terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun pemborosan anggaran,” ujarnya.
Pemerintah menyoroti sejumlah langkah strategis, antara lain integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcome), serta penguatan digitalisasi pemerintahan. Selain itu, kemandirian fiskal daerah juga menjadi perhatian, mengingat masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Kolaborasi antar daerah dinilai penting dalam menangani isu lintas wilayah seperti transportasi, lingkungan, pengendalian banjir, hingga pengelolaan sampah. Pemerintah juga menekankan fokus pada layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial guna mengurangi ketimpangan antar wilayah.
Di sisi lain, agenda strategis nasional turut disoroti, seperti upaya swasembada pangan, penguatan energi nasional, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Pemerintah daerah didorong untuk aktif mendukung kebijakan tersebut melalui regulasi, anggaran, dan inovasi.
Dalam sektor ekonomi, penguatan UMKM, koperasi, serta peningkatan investasi menjadi prioritas untuk membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara di bidang sumber daya manusia, pemerintah menekankan peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penanganan stunting, hingga program makan bergizi bagi peserta didik.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum juga menjadi perhatian melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di Jombang turut dihadiri Forkopimda, kepala OPD, serta ASN. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Jombang juga mencatat prestasi dengan meraih peringkat keempat nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025.
Momentum ini diharapkan semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.