BOJONEGORO UpWarta.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah strategis untuk mengembangkan sektor pangan di tengah ancaman krisis ekonomi global dan perubahan iklim.
Dalam rapat koordinasi evaluasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Senin (16/03/2026), Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan komitmennya memaksimalkan perlindungan lahan sawah hingga mencapai 87% sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Menurutnya, Langkah ini diambil sebagai respons terhadap fluktuasi harga BBM dunia yang diprediksi memicu kenaikan harga barang dan penurunan daya beli masyarakat, dengan ketahanan pangan dinilai sebagai “katup penyelamat” ekonomi daerah.
Saat ini, menurutnya luas sawah yang terlindungi di Bojonegoro baru mencapai 43.000 hektare, sementara target pemerintah pusat adalah 93.000 hektare.
“Artinya, kita harus meningkatkan luas lahan yang dilindungi lebih dari dua kali lipat. Ini bukan sekadar angka, tapi soal masa depan rakyat. Kita harus memastikan sinkronisasi data antara kondisi di lapangan dengan rencana tata ruang (RT RW) yang prosesnya dimulai pada April ini,” ujar Nurul Azizah.
Adapun untuk mendukung akurasi data tersebut, Pemkab Bojonegoro menggerakkan 235 Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk melakukan geotagging terhadap sekitar 270.000 petani di seluruh wilayah.
Meskipun secara administratif PPL kini berada di bawah pemerintah pusat, Nurul Azizah menekankan agar para penyuluh tetap bekerja sepenuh hati untuk masyarakat Bojonegoro.
“Jangan ada sekat antara pusat dan daerah. Bapak Ibu lahir dan bekerja di Bojonegoro, maka kontribusinya harus untuk penguatan pangan masyarakat Bojonegoro,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala DKPP Bojonegoro Zaenal Fanani menjelaskan bahwa tantangan ke depan cukup berat, terutama menghadapi puncak musim kemarau pada bulan Juni mendatang.
PPL diminta aktif mengedukasi petani agar memilih komoditas tanam yang sesuai dengan ketersediaan air guna menghindari kerugian akibat kekeringan.
Selain perlindungan lahan, Pemkab juga menjajaki efisiensi biaya produksi pertanian melalui program elektrifikasi. Berkaca dari keberhasilan di daerah lain, penggunaan mesin pompa air bertenaga listrik dinilai jauh lebih hemat dibandingkan mesin diesel yang bergantung pada BBM.
Melalui sinergi perlindungan lahan yang masif, akurasi data geotagging, dan efisiensi biaya produksi, Kabupaten Bojonegoro optimistis dapat mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan yang tangguh di tengah ketidakpastian global.(Red)