BOJONEGORO UpWarta.com – Sebanyak 113 aparatur sipil negara (ASN) dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono. Mereka terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama hingga pengawas.
Pelantikan berlangsung di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (1/10/2026).
Dari 113 orang yang dilantik, sebanyak 2 orang menempati jabatan pimpinan tinggi pratama, 56 pejabat administrator, 53 pejabat pengawas, serta 2 orang diangkat sebagai PNS.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono meminta para pejabat yang baru dilantik mengutamakan adab dan norma dalam menjalankan tugas. Dia mengingatkan bahwa ASN merupakan pelayan masyarakat.
“Dalam menjalankan tugas, adab dan norma adalah yang utama, baru kemudian ilmu pengetahuan. Kita ini adalah pelayan masyarakat,” kata Wahono.
Wahono kemudian menitipkan dua pesan kepada para ASN yang mendapat amanah baru. Pertama, menjaga integritas dengan menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalisme.
Kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Bukti Wahono juga mengingatkan pentingnya sinergi dan kerja sama dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, pekerjaan besar tidak dapat diselesaikan seorang diri.
Dia meminta jajaran pemerintahan saling memahami dan memperkuat kolaborasi.
Khusus kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, Wahono meminta tata kelola pemerintahan diperkuat mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.
“Proses perencanaan harus tepat, implementasi wajib dikawal, dan pertanggungjawaban harus transparan. Perencanaan yang disusun harus memiliki output dan outcome yang jelas berbasis kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sementara kepada dua PNS yang baru diangkat, Setyo Wahono mengingatkan bahwa tanggung jawab sebagai aparatur negara kini melekat sepenuhnya.
Dia berharap seluruh pejabat dan pegawai yang baru dilantik dapat menjaga kebersamaan, memperkuat kolaborasi, serta bekerja secara profesional.
“Langkah ini merupakan bagian dari penyegaran dan reorganisasi demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik,” pungkas Wahono. (Red)