Bojonegoro UpWarta.com – Banggar DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna hari Jumat (28/11/2025) di Gedung DPRD setempat untuk penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD tahun 2026.
Melalui juru bicaranya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang dan Bupati Bojonegoro atas jawaban répond detail terhadap pandangan umum fraksi. Mereka menekankan pentingnya sinergi eksekutif-legislatif sebagai dasar kebijakan yang baik.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PDIP mengapresiasi proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2% meskipun total APBD menurun dibanding 2025, serta mendorong langkah konkrit untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.
Mereka juga menekankan fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan ekonomi kreatif, memanfaatkan proporsi generasi milenial dan Gen Z yang mencapai 49,12%.
Selain itu, fraksi mendorong optimalisasi penyerapan belanja, peningkatan PAD melalui pajak dan retribusi yang efisien, serta pemberdayaan BUMDES dan pelaku ekonomi kreatif.
Mereka juga menyampaikan kekhawatiran tentang ketidaksamaan antara KUA-PPAS dan Raperda, meskipun menyadari keterbatasan waktu untuk perbaikan.
Sesuai perintah umum partai, PDIP mendorong pemprioritasan kegiatan langsung bersinggungan dengan rakyat seperti layanan administrasi, pencegahan narkoba, pelatihan kerja, mitigasi bencana, dan penjaminan hak-hak dasar.
“Setelah mempertimbangkan semua hal, Fraksi PDI Perjuangan Menerima dan Menyetujui Raperda ini untuk di-Sah-kan menjadi Perda Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025,” ujar juru bicaranya. (SKM/Red)