Bojonegoro, UpWarta.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menaruh perhatian serius terhadap keakuratan dan keabsahan data penerima bantuan sosial.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Penggiat Desa Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Angling Dharma, Kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pada Rabu (22/4/2026).
Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari seribu peserta ini berlangsung selama tiga hari, yakni mulai 22 hingga 24 April 2026, dan memusatkan perhatian pada dua agenda utama. Pertama, pembenahan sistem penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran, dan kedua, upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di tingkat desa.
Dalam arahannya, Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa data kemiskinan dan kebutuhan masyarakat bersumber langsung dari tingkat desa. Oleh karena itu, peran aparatur dan penggiat desa menjadi sangat krusial dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah adalah benar, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data harus disusun berdasarkan kriteria yang nyata di lapangan, bukan didasarkan pada suka atau tidak suka, apalagi dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan. Ingat, tanggung jawab bapak dan ibu sekalian ini tidak hanya berlaku di dunia, tetapi juga akan dimintai pertanggungjawabannya hingga di akhirat kelak,” tegasnya.
Ia menambahkan, tantangan utama dalam penyaluran bantuan sosial selama ini terletak pada ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran, serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja dengan lebih profesional, tanggap, dan menjunjung tinggi integritas saat melakukan proses verifikasi dan validasi di lapangan, sehingga kesalahan penentuan penerima manfaat dapat diminimalisir bahkan dihilangkan sama sekali.
Selain membahas persoalan sosial, Bupati juga mengingatkan agar pembangunan yang sedang gencar dilaksanakan di Bojonegoro tidak mengorbankan kelestarian alam. Pembangunan fisik yang terus berjalan harus tetap sejalan dengan upaya menjaga keseimbangan lingkungan.
“Pembangunan harus terus tumbuh dan berkembang, namun kelestarian alam tetap harus kita jaga. Jangan sampai ada penebangan pohon yang dilakukan secara sembarangan, dan kelola sampah dengan baik. Kita wajib melindungi sumber daya alam yang ada ini agar dapat dinikmati oleh anak cucu kita di masa mendatang,” pesannya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, baik dari skala internasional maupun nasional. Mulai dari isu perubahan iklim, persaingan pengembangan teknologi kecerdasan buatan, hingga ketersediaan energi, semuanya memberikan dampak langsung maupun tidak langsung bagi pembangunan daerah.
Untuk capaian target pembangunan di tahun 2026, Wabup menekankan beberapa poin utama yang harus menjadi perhatian bersama, di antaranya pemerataan akses listrik, mewujudkan wajib belajar bagi seluruh anak usia sekolah, menjadikan Bojonegoro bebas dari penyakit TBC, memenuhi standar tempat tinggal yang layak, serta percepatan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang diharapkan dapat mengurai kemacetan dan memicu pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat dan pemerintah desa mulai bersiap menghadapi potensi musim kemarau ekstrem yang diprediksi akan terjadi pada bulan Agustus hingga September mendatang. Persiapan seperti pengaturan pola tanam pertanian sudah harus direncanakan mulai bulan April hingga Mei ini.
“Kita harus waspada dengan kondisi iklim yang berubah-ubah ini. Persiapan tidak boleh menunggu waktu mendesak, tapi harus dilakukan sedini mungkin agar produksi pertanian kita tetap aman,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, Djoko Lukito, menjelaskan bahwa kegiatan yang berlangsung selama tiga hari dengan enam sesi pembahasan ini diikuti oleh 1.051 peserta.
Mereka merupakan para alumni program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa jenjang Strata 1 yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan perguruan tinggi pada periode 2021–2022.
“Mereka adalah aset dan investasi sumber daya manusia yang kita miliki. Kami berharap ilmu dan pemikiran yang telah dimiliki para alumni ini dapat disumbangkan untuk membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan program pengentasan kemiskinan serta pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik,” ujar Djoko.
Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kusnandaka Tjatur, menambahkan bahwa untuk menjaga keakuratan informasi, pemutakhiran data dan kredibilitas informasi akan terus dilakukan secara berkala, minimal setiap enam bulan sekali.
“Jika dalam pemutakhiran data nantinya ditemukan adanya penurunan angka kemiskinan atau perbaikan indikator sosial lainnya, hal itu menjadi bukti nyata bahwa program-program yang telah kita jalankan memberikan hasil dan berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan,” pungkasnya. (Red)