Bojonegoro, UpWarta.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah-langkah antisipatif secara cepat dan terstruktur untuk menghadapi ancaman kemarau panjang yang diprediksi akan melanda wilayahnya sepanjang tahun 2026.
Fenomena ini diproyeksikan akan menimbulkan dampak luas, mulai dari penurunan hasil produksi pertanian hingga risiko ketersediaan air bersih yang kritis di sejumlah kawasan pedesaan.
Keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan ini disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Penggiat Desa Tahun 2026 yang digelar di Ruang Angling Dharma, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, didampingi jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para pemangku kepentingan dari berbagai desa di wilayah ini.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa perubahan iklim, khususnya pengaruh fenomena El Nino, menjadi faktor utama yang perlu diwaspadai secara bersama-sama.
Berdasarkan data dan pemetaan yang telah disusun, musim kemarau diperkirakan mulai terasa dampaknya pada akhir Mei 2026, dengan puncak kekeringan yang terjadi pada rentang waktu Agustus hingga September mendatang.
“Berdasarkan hasil kajian dan pemetaan yang kami lakukan, tercatat ada sekitar 93 desa yang berpotensi mengalami kekeringan dengan tingkat dampak yang beragam. Kondisi ini tentu tidak boleh kita abaikan, sehingga upaya antisipasi harus dimulai sejak sekarang agar kerugian dan kesulitan yang timbul dapat diminimalkan,” tegas Nurul Azizah.
Untuk melindungi sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendorong para petani untuk mempercepat masa tanam padi pada periode Maret hingga Mei 2026.
Langkah ini dipilih agar proses pertumbuhan tanaman dapat berjalan dengan baik dan panen dapat diperoleh sebelum kondisi kekeringan mencapai tingkat yang paling parah.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengimbau petani untuk melakukan diversifikasi jenis tanaman. Komoditas seperti jagung dan tembakau dinilai memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap kondisi ketersediaan air yang terbatas, sehingga dapat menjadi alternatif usaha tani yang aman dan menguntungkan saat musim kemarau berlangsung.
Di samping sektor pertanian, ketersediaan air bersih juga menjadi fokus utama penanganan. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah perwakilan desa mengusulkan pembangunan sumur bor serta optimalisasi pemanfaatan sumber air alami yang ada di lingkungan sekitar sebagai solusi jangka panjang untuk menjamin kebutuhan air warga.
Wakil Bupati menekankan bahwa penanganan persoalan kekeringan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan sementara seperti pendistribusian air bersih secara langsung.
Menurutnya, diperlukan strategi yang disusun berdasarkan data akurat dan mempertimbangkan potensi serta kondisi yang ada di masing-masing wilayah, agar upaya yang dilakukan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa bekerja secara serampangan. Semua langkah yang diambil harus didasarkan pada perencanaan yang matang, data yang jelas, serta melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Dengan cara demikian, dampak buruk akibat kemarau panjang ini dapat ditekan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Selain membahas upaya menghadapi ancaman kekeringan, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan dan keterampilan aparatur desa. Materi yang disampaikan meliputi peningkatan akurasi dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak, serta cara pengelolaan lingkungan yang ramah dan berkelanjutan.
Melalui penguatan kolaborasi antarinstansi dan lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyatakan keyakinannya bahwa seluruh desa di wilayahnya akan mampu menghadapi tantangan kemarau panjang tahun 2026 dengan kesiapan yang baik, kemampuan beradaptasi yang tinggi, serta ketangguhan yang memadai. (Red)