BOJONEGORO UpWarta.com — Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Kabupaten Bojonegoro telah menyelesaikan pembahasan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Kedua atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.
Rapat kerja yang melibatkan tim eksekutif ini berlangsung pada Rabu, (18/11/2026) siang di Ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bojonegoro.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus V, Sudiyono, dan Sekretaris Pansus V, Donny Bayu Setiawan, juga dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bagian Hukum, serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah terkait.
Pembahasan dilakukan secara mendalam dengan menelaah pasal demi pasal untuk menyempurnakan berbagai ketentuan penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
Salah satu terobosan penting yang disepakati adalah aturan bagi calon kepala desa yang berasal dari luar wilayah desa bersangkutan.
Dalam ketentuan baru, calon dari luar desa wajib mendapatkan dukungan tertulis minimal 10 persen dari total jumlah pemilih, dengan perhitungan merujuk pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu terakhir.
“Calon dari luar desa harus mendapat dukungan tertulis sekurang-kurangnya 10 persen dari jumlah pemilih tetap di desa tersebut. Hal ini dimaksudkan agar calon yang bersangkutan benar-benar dikenal dan mendapat kepercayaan masyarakat setempat,” jelas Donny Bayu Setiawan.
Selain itu, mekanisme verifikasi administrasi bakal calon kepala desa juga dipertegas. Jika ada masukan atau pengaduan dari masyarakat terkait kelengkapan dan keabsahan dokumen calon, panitia pemilihan akan melakukan pengecekan langsung ke instansi yang berwenang untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan.
Kemudian, dalam raperda ini juga mengatur situasi apabila hanya ada satu orang yang mendaftar hingga masa pendaftaran berakhir.
Dalam kondisi demikian, panitia pemilihan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan mengadakan musyawarah untuk menentukan apakah proses pemilihan tetap dilanjutkan atau ditunda.
“Jika disepakati untuk tidak dilanjutkan, maka pelaksanaan Pilkades akan ditunda ke gelombang berikutnya dan diisi oleh Pejabat Sementara. Namun jika diputuskan tetap dilanjutkan, maka akan disediakan bumbung kosong dalam bilik suara,” urai Donny.
Apabila dalam pemungutan suara bumbung kosong memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan akan diulang pada gelombang berikutnya, dan untuk sementara jabatan kepala desa diisi oleh pejabat sementara yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.
Adapun poin penting lainnya adalah terkait masa jabatan. Kepala desa yang telah menjabat selama dua periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, masih diberi kesempatan untuk mencalonkan diri kembali dalam satu periode berikutnya.
Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa sekaligus menghormati masa transisi peraturan perundang-undangan yang baru.
Dengan selesainya pembahasan di tingkat Pansus V, dokumen ini selanjutnya akan mengikuti tahapan pembentukan peraturan daerah sesuai prosedur yang berlaku.
Dengan perubahan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa, menjamin proses demokrasi yang transparan, serta melahirkan pemimpin desa yang berkualitas dan diterima masyarakat. (Arh)
