BOJONEGORO, UpWarta.com – DPRD Kabupaten Bojonegoro menyoroti keterlambatan pelaksanaan program KOLEGA (Kolam Lele Keluarga) dan GAYATRI (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri).
Dua program pemberdayaan masyarakat tersebut dinilai perlu dievaluasi, terutama dari sisi ketepatan waktu pelaksanaan agar manfaatnya bisa dirasakan secara optimal.
Sorotan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Choirul Anam, dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 di Ruang Komisi A DPRD Bojonegoro, Senin (9/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Lasmiran, dan dihadiri seluruh anggota Komisi A. Turut hadir Kepala Bappeda Helmy Elisabeth, Kepala BPKAD Nur Sujito,
Hadir juga, perwakilan Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala).
Dalam rapat tersebut, pembahasan diawali dengan pemaparan perencanaan pembangunan daerah oleh Kepala Bappeda Bojonegoro, Helmy Elisabeth, sebagai bahan penyelarasan kebijakan dan penganggaran APBD 2027.
Dalam kesempatan itu, Choirul Anam mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Bojonegoro, termasuk peningkatan sektor pangan. Namun, ia memberikan catatan terhadap pelaksanaan program KOLEGA dan GAYATRI yang dinilai belum didukung jadwal eksekusi yang tepat.
Menurutnya, persoalan kedua program tersebut bukan terletak pada konsep maupun tujuannya, melainkan keterlambatan pelaksanaan di lapangan.
“Kami dari DPRD Komisi A mengapresiasi banyak peningkatan. Bojonegoro menjadi penyumbang pangan nomor satu Jawa Timur,” ungkapnya.
Choirul Anam menyebut, berdasarkan evaluasi DPRD, pelaksanaan program KOLEGA rata-rata baru dilakukan menjelang akhir Agustus. Padahal, periode tersebut bertepatan dengan musim kemarau ketika sebagian masyarakat justru mengalami kesulitan mendapatkan air.
Kondisi itu dinilai kurang tepat untuk program budidaya ikan lele yang membutuhkan ketersediaan air memadai.
“Untuk KOLEGA dan GAYATRI, prosedurnya agak kurang tepat. Ini bukan persoalan programnya, tetapi keterlambatan eksekusi. Setahu kami, rata-rata baru dieksekusi pada akhir bulan delapan,” jelasnya.
Ia mencontohkan, masyarakat yang kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari justru harus memenuhi kebutuhan air untuk budidaya lele ketika bantuan program mulai dilaksanakan.
“Namanya ikan lele itu membutuhkan air. Untuk mandi setiap hari saja masyarakat sampai berebut air karena musim kemarau. Pada saat yang bersamaan, mereka juga membutuhkan air untuk budidaya ikan,” tegasnya.
Karena itu, Choirul Anam meminta pemerintah daerah memperbaiki perencanaan dan penjadwalan program. Menurutnya, tahapan persiapan seharusnya bisa dilakukan sejak awal tahun sehingga pelaksanaan tidak menumpuk pada pertengahan atau akhir tahun anggaran.
Ia menilai, program pemberdayaan masyarakat idealnya sudah mulai berjalan pada Maret. Dengan begitu, masyarakat memiliki waktu lebih tepat untuk menjalankan kegiatan budidaya, termasuk menyesuaikan dengan kondisi cuaca.
“Setidak-tidaknya bulan Maret sudah mulai pelaksanaannya. Meskipun musim penghujan mulai berkurang, kondisi cuaca biasanya belum terlalu panas sehingga masih cukup nyaman untuk budidaya lele,” paparnya.
Ia memperkirakan, apabila benih lele mulai ditebar pada Maret, masyarakat berpeluang melakukan panen pada Mei. Momentum tersebut dinilai strategis karena berdekatan dengan Juni, saat kebutuhan rumah tangga meningkat seiring kenaikan kelas dan persiapan masuk sekolah baru.
“Kalau bulan Maret mulai ditebar benih lelenya, bulan Mei sudah mulai bisa dipanen. Manfaatnya akan lebih terasa oleh masyarakat, karena bulan Juni mulai ada kenaikan kelas dan masuk sekolah baru. Artinya, kebutuhan masyarakat pada bulan tersebut cukup besar,” jelas Choirul Anam.
Ia berharap catatan tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun APBD 2027. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun tingkat penyerapan, tetapi juga dari ketepatan pelaksanaan dan dampak ekonomi yang diterima masyarakat.
Choirul Anam menegaskan, kritik DPRD bukan berarti menolak program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Sebaliknya, DPRD mendukung program pemberdayaan masyarakat, tetapi pelaksanaannya harus diperbaiki agar tujuan peningkatan kesejahteraan benar-benar tercapai.
“DPRD Bojonegoro bukan tidak setuju dengan program bupati, tetapi eksekusinya saja yang kurang tepat,” tegasnya. (Arh).