Oleh; Drs H.Sholikin Jamik, SH, MH, Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
Ini pertanyaan yang lagi panas di kalangan pimpinan PTS Bojonegoro, Dan ini bukan sekadar “ada kampus baru”, ini soal *masa depan 13 PTS yang sudah puluhan tahun hidup di Bojonegoro.*
Saya luruskan dulu istilahnya biar tidak salah:
Universitas Brawijaya (UB) Malang*. Yang mau dibuka di Bojonegoro itu bukan “kelas jauh” sembarangan, tapi resmi namanya *PSDKU – Program Studi di Luar Kampus Utama*.
Dan ini bukan wacana baru. Sudah dibahas sejak 3 Juni 2024, dan dimatangkan lagi *9 Oktober 2026 kemarin* di rapat Pemkab dengan UB. Lokasinya direncanakan di Jl. HOS Cokroaminoto, depan SMAN 2 Taruna Pamong Praja.
Prodi yang dibidik sekarang berubah:
– Awal 2024: *Hukum, Psikologi, Ilmu Komputer*
– Oktober 2026: *Kedokteran dan Teknik Industri Pertanian*
Perubahan prodi ini penting sekali untuk jawab tantangan dan risikonya.
Kondisi PTS Bojonegoro Saat Ini
Biar adil, kita lihat dulu datanya:
– Bojonegoro *tidak punya satu pun PTN*. Semua ditopang swasta.
– Ada *13 PTS, 68 prodi, 513 dosen, sekitar 15.508 mahasiswa*
– 2 kampus besar menguasai 62%: *Unugiri 5.615 mahasiswa, Unigoro 4.117 mahasiswa*. Sisanya 11 kampus berbagi sisanya.
– Akreditasi masih jadi PR: Dari 68 prodi, yang *Unggul baru 5 prodi (7,4%)*, dan hanya ada di Unugiri dan IKIP PGRI. Unigoro sendiri belum punya prodi Unggul. c79e1566
Artinya, PTS Bojonegoro itu besar di jumlah, tapi rapuh di brand akreditasi.
1. TANTANGAN & RISIKO Kalau PSDKU UB Benar-Benar Buka
*A. Risiko Perebutan Mahasiswa Baru – Ini yang Paling Nyata*
Ini hukum pasar. Orang tua di Bojonegoro itu kalau ditawari:
– Kuliah di PTS lokal, UKT Rp 3-5 juta/semester, ijazah PTS
– Kuliah di PSDKU UB, UKT PTN, ijazah Universitas Brawijaya, tapi kuliahnya tetap di Bojonegoro, tidak perlu kos di Malang
Pasti banyak yang pindah pilihan ke UB. Apalagi data beasiswa Pemkab 2026 menunjukkan sudah ada gejala ini: dari 5.427 penerima beasiswa, *2.956 orang (54,5%) memilih kuliah di PTN luar Bojonegoro*, hanya 2.471 yang bertahan di PTS lokal. f185
Kalau UB sudah ada di dalam kota, angka 2.956 itu bisa makin besar, yang 2.471 makin kecil.
*B. Risiko Prodi yang Sama Persis – “Head to Head”*
Kalau UB buka prodi yang dulu direncanakan, ini bahaya:
Prodi UB yang direncanakan PTS Bojonegoro yang punya prodi sama
Hukum Unigoro (Hukum), Unugiri (Hukum)
Psikologi Belum banyak, tapi ini prodi favorit
Ilmu Komputer / Informatika Hampir semua PTS punya
Kalau head to head begini, PTS kecil yang mahasiswanya cuma 300-500 orang bisa langsung kehabisan pendaftar dalam 2 tahun.
Tapi kalau yang jadi dibuka adalah *Kedokteran dan Teknik Industri Pertanian* seperti rencana Oktober 2026, risikonya *lebih kecil*. Kenapa? Karena prodi itu *belum ada* di PTS Bojonegoro. Seperti kata Rektor STIKES Muhammadiyah, Sudalhar: _”rencana pembukaan prodi kedokteran dan teknik industri pertanian tidak serta-merta mengancam keberadaan kampus lokal karena bidang tersebut belum tersedia.”_
*C. Risiko Dosen Pindah*
Dosen yang S2/S3 dan punya NIDN itu rebutan. UB PSDKU pasti butuh dosen. Gaji PTN + status dosen UB lebih menarik. PTS lokal bisa kehilangan dosen terbaiknya, dan rasio dosen : mahasiswa yang sekarang saja sudah 1:69 di PTS bisa semakin parah
D. Risiko Psikologis: PTS Dianggap “Kampus Kelas Dua”*
Ini risiko yang tidak kelihatan di angka, tapi nyata. Begitu ada label PTN di kota, persepsi masyarakat berubah: _”Ngapain kuliah di swasta kalau ada negeri di depan SMAN 2?”_ PTS yang selama ini jadi kebanggaan lokal tiba-tiba dianggap pilihan kedua.
E. Risiko Keuangan Yayasan
PTS itu hidup 90% dari SPP mahasiswa. Kalau mahasiswa baru turun 20% saja selama 2 tahun berturut-turut, yayasan bisa tidak sanggup bayar gaji dosen, bayar cicilan gedung, dan akhirnya tidak bisa perpanjang akreditasi. Ini lingkaran setan.
2. Tapi Jangan Lupa, Ada Peluangnya Juga
Tidak semua PTS akan mati. Yang akan mati itu yang tidak berubah. Yang bisa bertahan itu yang pintar cari celah:
a) Kalau UB Buka Prodi Baru, PTS Harus Buka Prodi yang Tidak Dimiliki UB*
Jangan lawan UB di Hukum. Lawan di tempat lain: Pendidikan, Kesehatan, Pertanian lokal, Pariwisata, Ekonomi Syariah. Itu kekuatan PTS Bojonegoro selama ini.
b) Kolaborasi, Bukan Perang*
Aturan PSDKU itu mewajibkan UB bekerja sama dengan PTS lokal kalau lintas provinsi atau untuk percepatan. PTS lokal bisa jadi mitra: dosen tamu, pemakaian lab, program MBKM bersama.
c) Kejar Akreditasi Unggul*
Ini kunci. Orang tua rela bayar lebih mahal kalau prodinya Unggul. Saat ini baru 5 prodi Unggul di Bojonegoro, semuanya di rumpun pendidikan. Kalau PTS bisa naikkan 1-2 prodinya jadi Unggul sebelum UB buka, mereka punya tameng.
d) Main di Kelas RPL dan Kelas Pekerja*
Ini pasar yang tidak akan diambil UB PSDKU. Pemkab Bojonegoro punya program RPL Desa untuk 999 perangkat desa, dan beasiswa 10 Sarjana per Desa yang 1.959 penerimanya kuliah di PTS lokal. UB tidak akan main di pasar RPL perangkat desa yang kuliah Sabtu-Minggu. Ini ladang PTS.
3. Yang Harus Dituntut PTS ke Pemkab
Ini yang disuarakan Ketua STIKES Muhammadiyah Bojonegoro dan harus didukung semua PTS:
> _”Kuota penerimaan mahasiswa baru jangan dibiarkan tanpa batas, harus ada proporsi.”_
Artinya, Pemkab harus jadi wasit, bukan cuma jadi tuan rumah UB. Harus ada kesepakatan:
1. *Kuota PSDKU dibatasi* di awal, misal max 200-300 maba per tahun.
2. *Prodi tidak boleh duplikasi* prodi PTS yang sudah Unggul.
3. *Beasiswa Pemkab tetap proporsional* untuk PTS lokal, jangan semua dialihkan ke PSDKU UB.
Kalau 3 ini tidak dikawal, PTS kecil akan tumbang satu per satu.
Kesimpulan Singkat untuk dari Dewan Pendidikan Bojonegoro untuk Disampaikan ke Forum Asosiasi Perguruan Tinggi Bojonegoro (AS PERTIB) :
> “Tantangan terbesar bukan UB-nya, tapi brand PTN vs PTS Risiko terbesar adalah *kehilangan mahasiswa baru di prodi yang sama*. Tapi kalau UB buka Kedokteran dan Teknik Industri Pertanian yang belum ada di Bojonegoro, itu bukan ancaman, itu peluang. Yang harus diwaspadai adalah kalau nanti UB balik lagi ke rencana awal buka Hukum, Psikologi, Ilmu Komputer. Itu yang akan mematikan PTS.”
