Bojonegoro UpWarta.com — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, H. Eko Wahyudi, menekankan pentingnya konsolidasi dan kesamaan gerak kader Partai Golkar di Kabupaten Bojonegoro menuju Pemilu 2029.
Hal itu disampaikan Eko saat menghadiri Rakerda DPD Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro di Hotel Dewarna, Jalan Veteran, Bojonegoro, Sabtu (12/9/2026).
Ia meminta hasil Rakerda tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi dasar kerja politik seluruh struktur partai.
“Rakerda adalah salah satu instrumen bagi partai agar melahirkan cara berpikir yang sama, gerakan yang sama, dan komitmen yang sama,” ujar Eko.
Eko juga mendorong kader Golkar menjalankan mandat politik untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, kekuasaan yang dimiliki kader harus diabdikan untuk kemaslahatan umat.
“Di saat kita punya kekuasaan, itu semua kita abdikan kepada kehidupan dan kemaslahatan umat,” katanya.
Selain konsolidasi, Eko menyoroti pentingnya pendekatan partai kepada generasi muda. Ia mengapresiasi pelaksanaan Bahlil Mini Soccer yang dinilai dapat menjadi sarana memperkenalkan Golkar kepada anak muda.
“Golkar itu partainya anak muda, Golkar itu partainya asyik,” ucapnya.
Eko juga meminta kader dan pengurus Golkar di Jawa Timur menjaga soliditas hingga 2029. Ia berharap hasil Rakerda Bojonegoro dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan perolehan kursi Golkar, baik di tingkat daerah maupun provinsi dan DPR RI.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Bojonegoro Ahmad Suprianto melaporkan sejumlah program dan target organisasi. Salah satunya penyelesaian aset Partai Golkar yang disebut telah menjadi persoalan selama 48 tahun.
“Kami belanja masalah. Satu persoalan yang tidak selesai selama 48 tahun, insyaallah tahun ini aset itu kembali ke pangkuan Partai Golkar,” ujar Ahmad.
Ia juga menyampaikan persiapan Bahlil Mini Soccer yang dijadwalkan berlangsung 14-15 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti ratusan anak muda dan mendapat dukungan dari Pemkab Bojonegoro.
Ahmad Supriyanto menegaskan seluruh jajaran Golkar Bojonegoro akan memperkuat konsolidasi organisasi sebagai persiapan menghadapi agenda politik 2029. (SKM)