TUBAN – Publik Tuban dibuat bertanya-tanya. Dugaan penggantian plat mobil dinas menjadi plat hitam yang kemudian digunakan untuk mengisi BBM bersubsidi kini menjadi sorotan tajam.
Namun di tengah ramainya perbincangan, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Tuban justru memilih bungkam.
Data yang dihimpun menyebutkan, Kapolres Tuban telah memberikan gambaran bahwa penggantian plat kendaraan yang tidak sesuai ketentuan dapat melanggar undang-undang dan berpotensi dikenakan pidana. Terlebih jika kendaraan tersebut digunakan untuk memperoleh BBM bersubsidi yang memiliki aturan ketat peruntukannya.
Ironisnya, dalam keterangan awal yang beredar, Kepala Kemenag Tuban Hj. Ummi Kulsum sempat menyatakan tidak mengetahui adanya penggantian plat tersebut.
Ia menyebut tindakan itu dilakukan oleh sopir pribadinya tanpa sepengetahuannya.
Namun saat awak media kembali meminta klarifikasi lebih mendalam, termasuk soal tanggung jawab jabatan dan pengawasan kendaraan dinas, yang bersangkutan justru menghilang dari komunikasi. Telepon tak dijawab, pesan tak dibalas. Diam seribu bahasa.
Sikap tersebut memicu spekulasi di tengah masyarakat. Sebab kendaraan dinas merupakan aset negara yang penggunaannya melekat pada tanggung jawab pimpinan instansi. Publik menilai, klarifikasi terbuka jauh lebih elegan dibandingkan membiarkan pertanyaan menggantung.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi lanjutan dari Kepala Kantor Kemenag Tuban terkait dugaan penggantian plat mobil dinas dan penggunaan BBM bersubsidi tersebut. ,(ping,(