BOJONEGORO, UpWarta.com — PT Asri Dharna Sejahtera (ADS), BUMD Kabupaten Bojonegoro, menggelar kegiatan Silaturahmi dan Peningkatan Kapasitas Mutu Jurnalis Bojonegoro di Ballroom Hotel Griya Dharma Kusuma, Selasa (10/11/2026).
Acara ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bagi jurnalis di Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Direktur Utama PT ADS Kundori menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan wujud komitmen BUMD untuk mendukung peningkatan kapasitas dan profesionalisme insan pers di Bojonegoro.
PT ADS menggandeng LPDS sebagai lembaga penyelenggara UKW atas rekomendasi Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro. Pada tahap awal, tersedia 20 kuota gratis untuk jurnalis, dan akan dibuka gelombang berikutnya jika antusiasme tinggi.
“Kami ingin membangun kolaborasi yang lebih bermakna, tidak sekadar hubungan kerja sama iklan. Kami butuh masukan dari rekan-rekan media agar program ini benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat,” ujar Kundori.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengapresiasi inisiatif tersebut. Ia menegaskan bahwa bagi Pemkab Bojonegoro, media adalah mitra strategis sekaligus agen perubahan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Saya tidak pernah alergi kritik. Kalau beritanya benar, itu jadi bahan perbaikan kami. Kalau tidak benar, silakan klarifikasi. Jangan takut menulis apa adanya. Posisi media jangan di tengah-tengah, jangan tawar-menawar kebenaran. Tulis yang benar, kritik yang membangun, itu yang kami butuhkan,” tegas Bupati.
Bupati juga menekankan pentingnya UKW di tengah derasnya arus informasi dan kehadiran kecerdasan buatan (AI). Ia berharap jurnalis Bojonegoro semakin menguasai teknik jurnalisme yang baik — mulai dari mencari informasi, verifikasi, hingga menyusun berita yang menarik namun tidak provokatif.
Pada sesi materi, Pemateri dari PWI Jazuli menyampaikan tantangan jurnalisme di era digital dan AI. Ia menegaskan bahwa AI tidak akan menggantikan peran jurnalis, karena ada tiga hal yang hanya bisa dilakukan manusia: kreativitas, kredibilitas, dan komitmen.
“AI bisa membantu, tapi kebenaran di lapangan tetap harus dicari oleh wartawan. Jurnalisme harus kembali ke substansi: fakta, verifikasi, dan keberimbangan,” ujarnya.
Jazuli juga mengingatkan empat syarat utama dalam pemberitaan kasus konflik sosial: kedalaman informasi, wawancara berbagai pihak dengan sudut pandang berbeda, hingga konfirmasi ke aparat berwenang agar pemberitaan tidak memicu ketegangan baru.
Perwakilan Dewan Pers menambahkan bahwa saat ini tantangan terbesar adalah menjamurnya media yang tidak diimbangi kompetensi pengelolanya. Pengaduan ke Dewan Pers terus meningkat tajam, terutama terkait pelanggaran uji informasi dan keberimbangan berita.
Ia juga mengingatkan bahwa penurunan berita (take down) hanya boleh dilakukan oleh Dewan Pers atau instansi berwenang, bukan atas desakan pihak tertentu. Pelanggaran berat seperti pemerasan dan suap melalui berita sudah masuk ranah pidana dan ada yang telah dipenjara.
Acara ditutup dengan diskusi terbuka antara jurnalis, perwakilan Pemkab, PT ADS, serta narasumber dari Dewan Pers dan PWI untuk menyepakati langkah-langkah peningkatan kualitas jurnalisme di Bojonegoro ke depan. (Arh)