BOJONEGORO UpWarta.com – DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jumat (13/11/2026) malam.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jalan Veteran, tersebut dihadiri Bupati Bojonegoro H. Setyo Wahono, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda.
Hadir juga, Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, asisten sekda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Bojonegoro, direktur BUMD, serta undangan lainnya.
Rapat dimulai pukul 22.45 WIB dan secara resmi dibuka Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, H. Abdulloh Umar, S.Pd., pada pukul 22.56 WIB.
Berdasarkan laporan Sekretaris DPRD Bojonegoro, Yayan Rohman, AP., MM., sebanyak 43 dari total 50 anggota DPRD hadir, sedangkan tujuh anggota lainnya tidak hadir.
Dengan jumlah kehadiran tersebut, rapat dinyatakan memenuhi kuorum sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPRD.
Agenda rapat paripurna meliputi penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar), permintaan persetujuan, serta penandatanganan nota persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Dalam postur anggaran yang disepakati, pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp4.488.843.757.449 atau sekitar Rp4,48 triliun.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp5.208.345.910.247 atau sekitar Rp5,20 triliun. Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp719.502.152.798.
Untuk menutup defisit tersebut, direncanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp869.502.152.798 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp150 miliar. Sehingga pembiayaan netto mencapai Rp719.502.152.798.
Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro H. Setyo Wahono menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas komitmen, kerja sama, serta kontribusi pemikiran selama proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurut Bupati, penyusunan postur APBD telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat, serta prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro.
Persetujuan bersama tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penetapan APBD 2027 sebagai landasan pelaksanaan program pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan upaya mendorong kesejahteraan masyarakat.
Bupati juga berharap dukungan DPRD terus terjaga, termasuk melalui pelaksanaan fungsi pengawasan secara konstruktif agar seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.
Dengan disepakatinya Raperda APBD 2027, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama DPRD selanjutnya akan melanjutkan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan hingga penetapan APBD Tahun Anggaran 2027. (Arif Rh).