Bojonegoro, UpWarta.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Linmas Tahun 2025 dan Rencana Penyaluran BKK Linmas Tahun 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan di Pendopo Malowopati pada Senin (15/12/2025) diikuti oleh Kasie Pemerintahan Desa (Kasipem) dan perwakilan Sekretaris Desa (Sekdes) dari 28 Kecamatan.
Acara ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran serta mengevaluasi dampak BKK Linmas terhadap kinerja di tingkat desa. Selama acara, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyoroti dua isu krusial yang menjadi prioritas: pentingnya validasi data tunggal di tingkat desa dan perlunya pengawasan ketat terhadap perizinan bangunan.
Wakil Bupati juga menekankan bahwa ke depan, pengurangan Dana Desa (DD) dan penurunan postur APBD Kabupaten Bojonegoro menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam menentukan program yang tepat sasaran.
“Kita butuh satu data valid tentang kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, anak-anak yang tidak sekolah, dan masyarakat yang punya sawah. Lima data ini harus dikerjakan oleh Kader Bojonegoro,” tegasnya.
Dalam laporannya, Plh Kasatpol PP Bojonegoro Arief Nanang menjelaskan bahwa kegiatan Rakor ini bertujuan pada penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Linmas sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, memastikan dukungan finansial BKK, serta memberikan dampak optimal dalam pelaksanaan kinerja Satlinmas di desa.
Selain itu, acara juga bertujuan menjamin proses penyaluran BKK berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“BKK Linmas ini merupakan terobosan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Ini adalah operasional Linmas, bukan honor Linmas. Dana ini diberikan kepada anggota Linmas yang benar-benar bekerja dan melaksanakan tugas operasional.”ujarnya
Kami bangga karena pemberdayaan Linmas di desa sudah berjalan baik, bahkan mendapat penghargaan di tingkat provinsi,” tambah Arief Nanang.