BOJONEGORO UpWarta.com – Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Hj. Mitroatin, S.pd, MM, memberikan tanggapannya terkait dua isu yang menimpa pondok pesantren (ponpes) belakangan ini.
Isu pertama adalah musibah ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Mushala Al Khoziny Sidoarjo pada Senin, 29 September 2025, yang menelan banyak korban jiwa dari kalangan santri.
Isu kedua adalah polemik tayangan di Trans7 terhadap Ponpes Lirboyo di Kota Kediri yang dinilai melecehkan, yang kini pihak Trans7 telah mengklarifikasi dan meminta maaf kepada Ponpes Lirboyo.
Mitroatin, yang saat ini menjabat sebagai Wakil DPRD Bojonegoro dari Fraksi Golkar, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait kedua peristiwa tersebut.
Saol bangunan ponpes yang Ambruk itu Mitroatin menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyayangkan atas musibah yang menimpa Ponpes Al Khoziny.
“Saya sangat prihatin dan menyayangkan kejadian ini. Ini menjadi perhatian publik dan mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan dari pemerintah terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” ujarnya. Rabu (15/10/2025).
Sebagai seorang wakil rakyat dan tokoh masyarakat, Mitroatin menekankan bahwa kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya memperhatikan kelayakan bangunan, terutama untuk lembaga pendidikan seperti pondok pesantren.
“Pondok pesantren adalah tempat para santri belajar ilmu agama, karakter, dan akhlak. Mereka diajarkan bagaimana menghormati orang yang lebih tua dan menjalankan syariat Islam. Pondok pesantren adalah sarana pendidikan penting untuk menggembleng ilmu keagamaan dan pendidikan umum, serta menjadi kiblat akhlak mulia,” tambahnya.
Mitroatin juga menyoroti peran historis pondok pesantren dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
“Pondok pesantren sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan menjadi garda terdepan dalam melawan penjajah. Oleh karena itu, perlu adanya gerakan langsung dari pemerintah dan DPRD untuk memperhatikan IMB dan persyaratan lainnya, termasuk AMDAL, demi keselamatan santri, guru, dan seluruh jajaran di lingkungan pondok pesantren,” tegasnya.
Ketua Umum BKMT Kabupaten Bojonegoro ini berharap agar seluruh pengurus pondok pesantren di Bojonegoro dan daerah lain di Jawa Timur memberikan perhatian serius terhadap pengawasan rutin oleh pihak berwenang.
kemudian terkait polemik tayangan di Trans7 yang dinilai melecehkan Ponpes Lirboyo, Mitroatin menyatakan keresahannya.
“Sebagai alumni pondok pesantren, saya sangat memahami bagaimana akhlak digembleng di pesantren. Saya sangat prihatin dan menuntut agar masalah ini ditindak tegas sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku,” ujarnya.
Mitroatin juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk bertindak tegas melaksanakan fungsi dan kewenangannya.
“Jika ada indikasi pelanggaran tindak pidana, harus ditindak tegas sesuai aturan undang-undang yang berlaku,” pungkasnya. (SKM/Red)