Bojonegoro, Upwarta.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro mengungkapkan kendala yang menyebabkan belum seluruh guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mendapatkan insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini disampaikan dalam audiensi program kegiatan 2026 bersama Komisi C DPRD Bojonegoro dan perwakilan PD HIMPAUDI di ruang Banggar DPRD Bojonegoro.;Rabu (4/3/2024)
Berdasarkan data yang dijelaskan, oleh Dinas pendidikan Bojonegoeo total guru PAUD di Bojonegoro berjumlah 2.889 orang. Saat ini, baru 2.230 orang yang sudah tercover insentif, sementara sekitar 559 orang lainnya belum mendapatkan haknya.
Kondisi ini terjadi lantaran alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp15 miliar. Jika insentif ditetapkan Rp500 ribu per bulan, anggaran tersebut hanya mampu menampung 2.500 orang.
Selain itu, adanya batasan kuota 2.500 orang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 18 Tahun 2022 juga menjadi kendala regulasi yang membatasi penyaluran.
“Terkait dengan tambahan peningkatan kesejahteraan, di tahun 2023 ini kita menganggarkan Rp15 miliar. Kalau dibagi Rp500 ribu per orang per bulan, hanya mencakup 2.500 orang. Sedangkan guru kita ada 2.889, berarti ada selisih yang belum bisa tercover,” ungkap perwakilan Dinas Pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan telah menyiapkan langkah konkret untuk tahun 2024. Pihaknya sudah mengusulkan penambahan anggaran dalam APBD Induk agar seluruh 2.889 guru PAUD dapat tercover insentif tanpa terkecuali.
“Untuk tahun 2024 nanti, kami sudah mengusulkan tambahan anggaran agar semua guru PAUD bisa tercover semuanya. Tidak ada lagi pilih-pilih atau ada yang dapat dan tidak dapat. Kami menyadari betul beban kerja Bapak Ibu guru PAUD sangat luar biasa, jadi kami akan terus mengawal agar tahun depan semua mendapatkan hak yang sama,” tambahnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, muncul usulan dua opsi solusi: menambah alokasi anggaran atau menurunkan sedikit nilai insentif agar bisa terbagi rata. Namun, prioritas utama diarahkan pada penambahan anggaran demi keadilan dan menghindari kecemburuan sosial di kalangan pendidik.
“Kasihan kalau dalam satu lembaga ada tiga guru, yang dua dapat yang satu tidak dapat padahal kerjanya sama. Ini yang akan menimbulkan kecemburuan sosial. Maka tahun 2024 harus semuanya dapat,” tegasnya.
Dinas Pendidikan pun memohon doa dan dukungan agar proses pengajuan tambahan anggaran ini berjalan lancar dalam pembahasan nantinya. (Red)