Bojonegoro – Petani penggarap lahan hutan milik KPH parengan mengeluh akan Sulitnya meraup keuntungan dari hasil pertanian. Meski begitu petani tersebut tidak memiliki banyak pilihan.
“Saat musim hujan, lahan Perhutani sering tergenang air atau banjir, menyebabkan tanaman seperti jagung, cabai, dan tomat menjadi busuk. Ada juga tanaman yang terserang penyakit, sehingga hasil panen menurun,” keluh W. Salah satu petani.
Masalah tidak berhenti di situ. Saat musim kemarau tiba, tanaman mengalami kekeringan dan kekurangan air, yang berakibat pada kualitas hasil panen yang tidak optimal. Meskipun demikian, para petani tetap diwajibkan membayar bagi hasil kepada Perhutani.
“Banyak ruginya kalau sewa lahan Perhutani. Tapi kalau tidak sewa, mau tanam di mana lagi, karena lahan di Parengan ini kan masih banyak yang hutan,” imbuh W dengan nada pasrah.
Menanggapi keluhan tersebut, Administratur Perum Perhutani KPH Parengan Irawan mengatakan, Program agro terwadahi dengan ketentuan Perum Perhutani Perdir nomor 13 tahun 2023.
Kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan masyarakat dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian.
Hal itu selaras dengan Visi misi dari Perhutani Supaya sumber daya hutan lestari . Masyarakat Bisa menggunakan kawasan hutan ketika sudah ditebang, atau yang masih ada pohonya selama tidak merusak pohon yang ada.
Ketentuan kerjasama, melalui LMDH , atau kedepannya melalui koperasi. Dengan sistem bagi hasil dengan Perhutani 10-20 persen. Serta pembayaran PNBP.
” Kalau dalam prosesnya petani mengalami gagal panen, Perhutani mempunyai petugas untuk melakukan pengecekan dan dilakukan BAP, ” Kata Irawan.
Menurutnya, pihak Perhutani tidak bisa langsung percaya jika ada keluhan gagal panen tanpa adanya perhitungan secara obyektif.
Selanjutnya petani hanya dibebankan bagi hasil dari besaran panen yang didapatkan.
” Kalau ada yang gagal panen, kita hitung presentase dari hasil panen yang berhasil saja, Terangnya (Piping)