Bojonegoro UpWarta.com – Menjelang agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dijadwalkan mulai Rabu (25/03/2026) di DPRD Bojonegoro, internal Partai Golkar mulai memanaskan mesin pengawasan.
Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro Ahmad Supriyanto, memberikan instruksi tegas kepada seluruh anggotanya di legislatif untuk melakukan pengawasan secara mendalam.
Ahmad Supriyanto menginstruksikan seluruh anggota fraksinya untuk melakukan “bedah total” terhadap dokumen LKPJ tersebut.
Ia menekankan bahwa evaluasi tahun ini tidak boleh sekadar berjalan sebagai formalitas prosedural, melainkan harus benar-benar menyentuh substansi efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Kami minta Fraksi Golkar membedah APBD secara detail. Lihat indikatornya, sasarannya, hingga realisasi program tersebut. Apakah kegagalan itu disebabkan oleh perencanaan program yang tidak tepat sejak awal, atau karena pelaksana program (Kepala OPD) yang tidak serius?” ujar Ahmad Supriyanto dalam keterangannya.
Fokus utama pengawasan fraksi adalah mengidentifikasi program dan kegiatan yang dinilai “mandul” atau gagal mencapai target yang telah ditetapkan.
Menurutnya, setiap kegagalan realisasi harus dikaji sampai ke akar masalahnya agar dapat dicari solusi yang tepat. Selain itu, program-program yang dinilai tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat juga wajib dievaluasi secara total.
Instruksi ini disampaikan Ahmad Supriyanto yang saat ini sedang menjalankan Ibadah Umrah di Makkah, dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Sebagai sosok yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Tim Pemenangan pasangan Setyo Wahono – Nurul Azizah, ia juga memberikan catatan khusus kepada kepemimpinan daerah periode ini.
Ahmad Supriyanto meminta Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro untuk tidak ragu bersikap tegas. Ia menyarankan agar pejabat yang dinilai menghambat terlaksananya visi dan misi daerah segera dievaluasi dan diganti.
“Waktu terus berjalan, sedangkan visi dan misi Bupati harus segera dituntaskan. Kami meminta Bupati dan Wakil Bupati untuk bersikap tegas. Jika ada Kepala OPD yang tidak serius menjalankan visi-misi, segera dievaluasi dan diganti,” tegasnya.
Langkah ini diambil untuk memastikan sisa masa jabatan pemerintahan dapat berjalan secara optimal. Partai Golkar menilai bahwa ketegasan dalam memimpin birokrasi menjadi kunci utama agar anggaran daerah benar-benar terserap untuk kepentingan publik, dan tidak habis pada kegiatan-kegiatan yang tidak terukur manfaatnya.
Dengan bekal data hasil “bedah” dokumen tersebut, pembahasan LKPJ di gedung DPRD Bojonegoro hari ini diprediksi akan berlangsung dinamis, karena Fraksi Golkar dipastikan akan membawa temuan-temuan tersebut ke meja pimpinan rapat. (Red).