JOMBANG upwarta.com – Rencana pengadaan seragam anggota DPRD Kabupaten Jombang dengan nilai anggaran mencapai Rp470.250.000 menuai kritik dari berbagai kalangan. Pakar Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Sholikin Ruslie, S.H., M.H., menilai kebijakan tersebut mencerminkan lemahnya sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Saat di hubungi awak media di Jombang, Sholikin menyampaikan bahwa penggunaan anggaran daerah untuk atribut fisik wakil rakyat di tengah tekanan ekonomi masyarakat menunjukkan hilangnya sense of crisis di kalangan pengambil kebijakan.
Menurutnya, hukum dan kebijakan publik seharusnya berpijak pada nilai kemanusiaan dan kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar menjalankan prosedur administratif tanpa mempertimbangkan situasi sosial ekonomi yang berkembang.
“Hukum itu pada dasarnya memanusiakan manusia. Jika para anggota dewan memiliki empati terhadap kondisi masyarakat saat ini, tentu mereka akan berpikir ulang menggunakan anggaran besar untuk hal-hal yang sifatnya tidak mendesak,” ujarnya.
Sholikin juga menegaskan bahwa kewibawaan seorang anggota dewan tidak ditentukan oleh mahalnya atribut yang dikenakan, melainkan oleh kinerja, integritas, serta keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
“Wibawa itu lahir dari kinerja dan keberpihakan kepada rakyat, bukan dari seragam mahal, kendaraan dinas, atau fasilitas mewah lainnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia meminta Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jombang untuk melakukan evaluasi terhadap rencana pengadaan tersebut. Menurutnya, masih banyak sektor yang lebih membutuhkan dukungan anggaran, terutama yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Sangat ada ruang untuk efisiensi. Anggaran untuk hal-hal yang kurang prioritas seperti seragam seharusnya bisa dialihkan ke program yang lebih mendesak bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain soal anggaran, Sholikin juga menyoroti proses pengadaan yang dimenangkan oleh vendor dari luar daerah. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menyulitkan publik dalam melakukan pengawasan dan kontrol sosial.
“Secara administratif mungkin terlihat transparan, tetapi dalam praktiknya masyarakat seringkali kesulitan melakukan kontrol. Ini yang harus diwaspadai,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Sholikin mengingatkan bahwa para pengambil kebijakan harus mampu menjaga kepercayaan publik dengan menggunakan anggaran secara bijak dan berpihak kepada masyarakat.
“Banggar harus cerdas menjaga perasaan publik. Pangkas anggaran yang tidak penting dan alihkan ke sektor yang lebih krusial. Rakyat bukan pengemis kebenaran, mereka pemilik kedaulatan,” pungkasnya (yuw)