Bojonegoro UpWarta.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro optimistis realisasi belanja APBD 2025 akan mencapai 80% atau Rp6,2 triliun dari total APBD sebesar Rp7,8 triliun di akhir tahun ini.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Nurul Azizah usai apel pagi di Kantor Pemkab Bojonegoro, Senin (29/12/2025) kemarin.
Menurut Wabup, realisasi belanja hingga hari ini telah mencapai 74,35% atau Rp5,8 triliun. Gubernur Jawa Timur juga telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025 serta perencanaan APBD 2026 yang memiliki pagu belanja sebesar Rp6,49 triliun.
“Pada APBD 2026, memang ada catatan inkonsistensi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Raperda APBD. Tapi inkonsistennya ini ada dasarnya, yaitu adanya penurunan pendapatan dana transfer dari pusat dan penyesuaian estimasi SiLPA,” jelasnya.
Alokasi Anggaran APBD 2026 Fokus pada Sektor Utama
Pemkab Bojonegoro telah mengalokasikan anggaran ke bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur pada APBD 2026. Berdasarkan data BPKAD Kabupaten Bojonegoro:
- Kesehatan: Meskipun standar sebesar 10% (Rp533 miliar), Kabupaten mengalokasikan Rp1,26 triliun atau 23,65% dari belanja daerah luar gaji dan tunjangan ASN.
- Pendidikan: Standar sebesar 20% (Rp1,29 triliun), namun dialokasikan lebih banyak yaitu Rp2,38 triliun atau 36,63% dari belanja daerah.
- Infrastruktur pelayanan publik: Standar sebesar 40% (Rp2,14 triliun), tetapi dialokasikan Rp2,35 triliun atau 43,95% dari belanja daerah dikurangi belanja transfer.
“Selain itu, kami terus menaikkan anggaran infrastruktur melalui skema BKKD. Untuk dana abadi akan dilaksanakan pada P-APBD karena dasar penetapannya memerlukan persetujuan Menteri,” tambah Wabup. Ia menutup, evaluasi Gubernur terhadap Raperda dan Raperbup APBD 2026 menyebabkan penyesuaian postur belanja menjadi Rp6,49 triliun.
Sekda: Belanja Sesuai Target, Siapkan Pelaksanaan APBD 2026
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto menambahkan bahwa belanja APBD 2025 sudah sesuai target. “Dengan ini harapan perencanaan semakin berkualitas dan mendekati realitas yang direncanakan,” ujarnya.
Sekda juga mengingatkan seluruh OPD untuk menyiapkan persiapan pelaksanaan APBD 2026, mengingat di awal tahun depan akan ada apresiasi dan evaluasi untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri. (cs/nn/red).