JOMBANG upwarta.com– Kebijakan efisiensi anggaran yang ditekankan pemerintah pusat dinilai belum sepenuhnya selaras dengan sejumlah kebijakan anggaran di Pemerintah Kabupaten Jombang. Sejumlah pos anggaran bahkan menjadi sorotan publik karena dianggap tidak mencerminkan semangat penghematan.
Beberapa program yang menuai perhatian di antaranya pengadaan sepeda motor untuk kepala desa, pengadaan baju dinas anggota DPRD, hingga anggaran yang disebut sebagai program peningkatan imun tubuh di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggaran peningkatan imun tersebut disebut-sebut berkisar antara Rp200 juta hingga Rp800 juta di beberapa OPD. Hal ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai urgensi dan penggunaan anggaran tersebut.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kabupaten Jombang Syarif Hidayatullah atau yang akrab disapa Gus Sentot mengaku belum mengetahui secara detail mengenai penggunaan anggaran peningkatan imun tersebut.
Menurutnya, penjelasan lebih lengkap sebaiknya dikonfirmasi langsung kepada OPD terkait maupun Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
“Kita juga harus mendukung program Bupati Terkait efisiensi, berdasarkan petunjuk dari pusat Terkait efisiensi” Tegasnya
Gus Sentot berharap transparansi, jangan ada yang di tutup tutupi
“Monggo dikonfirmasi ke OPD terkait, dan lebih jelasnya seperti apa silakan ke Sekretaris Daerah langsung, karena lalu lintasnya ada di sana,” ujar Gus Sentot saat ditemui awak media di Kantor DPC Partai Demokrat Jombang, Sabtu (14/3/2026).
Salah satu OPD yang disebut menerima anggaran tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Jombang, Imam Bustomi, menjelaskan bahwa anggaran yang mencapai lebih dari Rp800 juta tersebut bukan diperuntukkan untuk program peningkatan imun tubuh pegawai.
Ia menegaskan anggaran tersebut sebenarnya dialokasikan untuk kebutuhan makan dan minum pegawai dalam kegiatan dinas.
“Itu bukan untuk peningkatan imun. Memang diperuntukkan untuk biaya makan minum pegawai. Satu orang hanya sekitar Rp10 ribu per hari,” jelasnya.
Imam Bustomi juga menambahkan bahwa besarnya anggaran tersebut disebabkan jumlah pegawai di Dinas PUPR yang relatif lebih banyak dibanding OPD lainnya.
“Itupun belum dipotong pajak, Memang dari beberapa OPD, PUPR yang paling banyak anggotanya, jadi anggaran makan minumnya juga paling besar,” pungkasnya.
Meski demikian, isu anggaran tersebut masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat, sampai berita ini di terbitkan beberapa OPD Pemerintah Kabupaten Jombang yang menganggarkan peningkatan imun masih belum bisa mintai keterangan. (Yuw)