Oleh Agus – Pegiat Kebijakan Publik Lokal
Bojonegoro – Pertanyaan sederhana ke Bupati Wahono tentang serapan anggaran ternyata mendapat jawaban singkat: “Sdh jln.”
Jawaban ini seolah menegaskan betapa persoalan serius seperti serapan anggaran yang masih minim hingga lewat pertengahan tahun dianggap sekadar “jalan-jalan”.
Masyarakat tentu berharap angka, bukan kata. Mereka ingin tahu berapa persen serapan anggaran, sejauh mana proyek terealisasi, dan bagaimana dampaknya bagi rakyat.
Namun jawaban yang muncul justru kabur, seakan menutupi fakta bahwa penyerapan masih tersendat.
Padahal, minimnya serapan anggaran berarti banyak program tertunda, pembangunan terhambat, dan pelayanan publik mandek.
Ironisnya, pemerintah daerah kerap menampilkan piagam dan penghargaan, tapi tidak mampu menjawab tegas: berapa persen sebenarnya anggaran terserap?
Apakah ini tanda kebingungan dalam perencanaan? Ataukah sekadar pembiaran, menunggu waktu mepet di akhir tahun untuk “kejar tayang” proyek?
Jika benar begitu, rakyat hanya kebagian debu dari proyek terburu-buru, sementara manfaat nyata nyaris tak terasa.
Bupati boleh bilang “sudah jalan”, tapi rakyat bertanya: jalan ke mana, jalan sejauh apa, dan apakah benar jalan itu menuju kesejahteraan?