Oleh: Agus, Pegiat Kebijakan Publik
Bojonegoro – Anggaran kesehatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 gemuknya bukan main: Rp 1,35 triliun. Realisasinya pun diklaim Rp 1,15 triliun atau sekitar 85,5%.
Angka ini setara gajah, tapi pelayanan publik yang dirasakan rakyat seringan asap—nampak ada, tapi hilang tak berbekas.
Cobalah melangkah ke RSUD Bojonegoro. Di sana, antrean obat jalan menjulur panjang seperti ular tak berujung. Apakah tidak ada solusinya?
Warga yang datang pagi baru dilayani menjelang siang, bahkan sore baru pulang.
Ironis: ratusan miliar untuk belanja modal, tapi sistem antrean masih kuno, dan tenaga medis keteteran, bahkan terkadang tak enak didengar.
Anggaran segemuk gajah, tapi rakyat tetap kurus kesabaran. Pemkab Bojonegoro tampak bangga dengan angka serapan.
Padahal rakyat tak hidup dari angka. Rakyat hidup dari pelayanan: dokter yang hadir, obat yang tersedia, antrean yang tidak membuat pasien lebih sakit daripada penyakitnya.
Apa gunanya laporan keuangan yang rapi, kalau ruang tunggu rumah sakit berubah jadi ladang ujian kesabaran?
Lebih lucu lagi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor kesehatan hanya tembus ± 5,23%. Bayangkan, target Rp 451 miliar, realisasi cuma ± Rp 23 miliar.
Kalau tubuh Pemkab ini diibaratkan manusia, ia gemuk karena suntikan dari luar, tapi lemah tak punya tenaga sendiri.
Rakyat Bojonegoro tidak butuh Pemkab yang sibuk mengumpulkan piagam penghargaan.
Rakyat hanya ingin satu hal sederhana: berobat tanpa harus berperang dengan antrean.
Kalau triliunan rupiah hanya berakhir jadi laporan, maka pelayanan publik tak ubahnya teater anggaran—gemerlap di panggung, gelap di balik layar.