Bojonegoro – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bojonegoro kembali turun kejalan tepatnya di depan gedung DPRD Bojonegoro, Kamis (4/9/2025). Menindaklanjuti pernyataan bersama yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar S.Pd, Bupati Bojonegoro H. Setyo Wahono, dan Ketua Umum HMI Cabang Bojonegoro Rony Sugiarto pada hari Selasa, (2/9/2025)
Aksi pada hari ini merupakan bentuk konsistensi HMI Cabang Bojonegoro dalam memastikan komitmen tersebut benar-benar ditindak lanjuti, khususnya oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro selaku representasi rakyat di daerah.
“HMI menegaskan bahwa dokumen pernyataan tidak boleh berhenti sebagai simbol, melainkan harus diwujudkan dalam langkah nyata, baik melalui sikap politik maupun jalur kelembagaan”, ujar Ketum HMI Cabang Bojonegoro.
“Selain ketiga tuntutan dalam nota kesepahaman kami menambahkan 17+8 Tuntutan yang juga harus di teruskan ke DPR agar segera ditindak lanjuti” tambahnya.
Ketiga tuntutan tersebut di antaranya, pemangkasan tunjangan dan fasilitas DPR sebagai bentuk empati terhadap penderitaan rakyat, serta desakan agar presiden mencopot Kapolri yang dinilai bertanggung jawab atas tindakan represif aparat saat aksi di beberapa wilayah Indonesia.
Tuntutan lainnya adalah desakan pengusutan tuntas kasus penabrakan pengemudi ojek online yang belakangan menjadi sorotan publik, serta permintaan agar Bupati Bojonegoro menyatakan sikap resmi menolak segala bentuk kekerasan aparat terhadap warganya
Dalam aksi yang berjalan damai tersebut beberapa anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro menemui masa aksi dengan mendengarkan beberapa orası dan tuntutan.
“Tuntutan HMI sudah dikirim tadi pagı namun belum ada konfirmasi” ujar Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Mitroatin Sebagai wakil DPRD menambahkan “Siap menindak lanjuti tuntutan 17-8 yang bersliweran di sosmed agar diteruskan ke pusat.
Terakhir aksi dilanjutkan dengan doa bersama dan sholat gaib bersama DPRD Kabupaten Bojonegoro (arh)