Opini oleh Agus.
Bojonegoro – Kisruh parkir ojek online (Ojol) di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro pekan lalu sebenarnya bukan sekedar perkara tarif.
Ini adalah cermin betapa pemerintah daerah sering kali baru bekerja setelah rakyat berteriak.
Ojol adalah wajah rakyat kecil. Mereka mengandalkan keringat, bensin, dan tenaga demi rupiah yang kadang tak seberapa.
Ironisnya, ketika mereka mengantar pasien ke rumah sakit tempat yang mestinya jadi garda depan pelayanan publik justru dihadang aturan parkir yang kaku.
Bukankah itu sama saja menutup akses rakyat kecil pada layanan dasar? Kita patut angkat topi pada respons cepat Wakil Bupati, Nurul Azizah yang akhirnya memberi kebijakan gratis 15 menit pertama.
Tapi, mari jujur: keputusan itu lahir bukan karena perencanaan matang, melainkan karena tekanan dan kegaduhan. Artinya, pemerintah daerah masih punya penyakit lama: reaktif, bukan proaktif.
Pertanyaannya, sampai kapan pola ini dipertahankan? Apakah setiap kebijakan harus menunggu rakyat resah, demo, atau mengadu di media baru pejabat turun tangan?
Kalau begitu, untuk apa ada birokrasi panjang dan rapat-rapat perencanaan yang katanya demi rakyat?
Bojonegoro butuh pejabat yang berfikir jauh ke depan, yang bisa mengantisipasi masalah sebelum meledak.
Kalau soal parkir saja bisa bikin gaduh, bagaimana dengan isu lebih besar seperti PHK buruh atau megaproyek industri?
Jangan sampai rakyat kembali bertanya: apakah pemerintah ini hadir untuk melayani, atau hanya sibuk memadamkan api setelah kebakaran?