Opini oleh Agus.
Bojonegoro – Kabupaten Bojonegoro sering disebut sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur.
Hamparan sawah luas dengan produksi padi yang tinggi seharusnya menjadi jaminan kesejahteraan bagi petani dan ketersediaan pangan yang kokoh. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu.
Di balik angka produksi yang membanggakan, petani Bojonegoro masih berkutat dengan masalah klasik: harga gabah anjlok saat panen raya, biaya pupuk dan obat-obatan melambung, serta akses pasar yang belum berpihak pada mereka.
Akibatnya, banyak petani yang hanya menjadi “penyedia pangan” bagi daerah lain, sementara dapur mereka sendiri sering kali tidak berlimpah.
Lebih krusial lagi, perubahan iklim yang ekstrem dengan pola hujan tak menentu menambah beban berat.
Kekeringan panjang dan banjir bandang silih berganti, membuat produksi pangan Bojonegoro tidak stabil.
Ketahanan pangan yang seharusnya kuat, justru rapuh di hadapan risiko iklim dan lemahnya kebijakan mitigasi.
Menurut pakar pertanian Universitas Brawijaya, ketahanan pangan bukan semata soal banyaknya produksi, melainkan jaminan distribusi dan harga yang adil bagi petani.
“Kalau produksi melimpah tetapi petani tidak sejahtera, itu bukan ketahanan pangan, melainkan ketidakadilan pangan,” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan ahli ekonomi pertanian UGM, yang menilai pemerintah daerah harus berani membuat terobosan.
“Bojonegoro butuh intervensi nyata: gudang penyimpanan gabah modern, sistem resi gudang, hingga regulasi harga dasar gabah yang pro-petani. Tanpa itu, predikat lumbung pangan hanya jadi label, bukan kenyataan.”
Kini saatnya pemerintah daerah menempatkan petani sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar angka statistik di laporan tahunan.
Tanpa keberpihakan nyata, Bojonegoro berisiko kehilangan identitasnya sebagai lumbung pangan, dan masyarakatnya akan terus terjebak dalam lingkaran kerentanan.